Caleg Malas Temui Rakyat, Potensial Jadi Koruptor

Home / Berita / Caleg Malas Temui Rakyat, Potensial Jadi Koruptor
Caleg Malas Temui Rakyat, Potensial Jadi Koruptor Ujang Komarrudin (kanan) (Foto: Dokumen TIMES Indonesia)

TIMESPURWOREJO, JAKARTA – Meski Pemilihan Legislatif bakal digelar pada tanggal 17 April 2019, namun, banyak masyarakat yang tak mengenal sosok calon anggota legislatif yang akan dititipti aspirasi.

Hal itu dikarenakan keengganan Caleg untuk turun menyapa rakyat. Mereka beranggapan, dengan turun menemui rakyat jauh - jauh hari hanya akan mengeluarkan uang lebih banyak. Alhasil, banyak Caleg lebih memilih jalan pintas, dengan cara membagi-bagikan uang jelang hari pencoblosan.

Pola pikir Caleg dengan model demikian, sangat miskin ide, gagasan dan sangat antipati dengan masukan, mereka hanya tahu cara - cara bertransaksi untuk memuluskan ambisinya melenggang ke kursi dewan.

Padahal, sejatinya, pola money politik hanya akan melahirkan para koruptor dan menghancurkan demokrasi.

"Pola (money politic) tersebut terjadi sejak lama dan sampai saat ini masih dipakai oleh para caleg. Para caleg beranggapan jika turun sekarang akan buang-buang uang, makanya mereka turun di last minute," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat berbincang dengan TIMES Indonesia, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

"Pola seperti ini akan menyuburkan korupsi. Korupsi akan makin marak. Dan jika terpilih mereka kemunginan akan menggasak uang rakyat. Tidak heran jika para anggota DPR saat ini pun banyak yang terlibat korupsi, seperti e-KTP, dan lainnya," Imbuh dia.

Selain itu, hubungan antara Caleg dengan konstituennya, juga tak bakal berlangsung lama dan sangat rapuh, sebab, komunikasi yang dibangun hanya didasarkan pada transaksi materi dan bukan gagasan, Ide dan perjuangan. 

"Bukan peka dan sensitif. Tetapi ketika terpilih. Biasanya mereka menghindar dan menjauh. Biasanya caleg pakai pola beli putus. Beli di hari H. Lalu lari menghindar (ketika menjabat)," katanya.

Wakil rakyat itu juga tak mengetahui persoalan sebenarnya yang di keluhkan rakyat. Jadi, akan sangat sulit menciptakan kesepahaman, apalagi memperjuangkannya.

"Komunikasi antara caleg dan rakyat tidak akan terbangun. Aspirasi rakyat tak akan tersampaikan. Jika para calegnya malas turun," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) beranggapan, ketika Caleg yang menerapkan pola money politic bisa melenggang menjadi anggota dewan, maka dia sangat berpotensi untuk melakukan korupsi, sebab, di pemikirannya yakni bagaimana caranya untuk mengembalikan modal 'beli suara' yang telah dikeluarkan.(*) 

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com